Redaksi Kompas Bicara: Pelantikan 505 Kepala Daerah Diikuti Retret; Publik Berharap Presiden Prabowo Ingatkan DPR; Polisi Pemeras Penonton DWP Mestinya Juga Diproses Pidana; Ole Romeny Panaskan Persaingan Lini Depan
10 Februari 2025 15:06 WIB
Melysa Septiani
.jpeg)
Photo: Dokumentasi foto halaman depan Harian Kompas edisi Senin (10/2). (Radio Sonora/ Melysa Septiani).
Jakarta, Sonora.co.id - Redaksi Kompas Bicara bersama dengan Wakil Redaktur Pelaksana Harian Kompas Antonius Tomy Trinugroho membahas empat isu yang diangkat Harian Kompas edisi Senin (10/2).
Pelantikan 505 Kepala Daerah Diikuti Retret
Pada headline, sebanyak 505 Kepala Daerah Terpilih akan dilantik serentak pada 20 Februari 2025 mendatang. Setelah pelantikan, para Kepala Daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
“Mereka (Kepala Daerah Terpilih) akan dilantik pada tanggal 20 Februari. Lalu setelah itu kurang lebih tujuh hari, mengikuti retret, mirip yang menteri-menteri beberapa waktu lalu,” ucap Tomy.
Pelaksanaan retret ini, menurut Tomy, akan mendukung kinerja para Kepala Daerah kedepannya.
“Untuk menyamakan persepsi, menyamakan chemistry, saling mengenal. Semoga ini bisa mendukung kinerja para Kepala Daerah, karena Kepala Daerah adalah kunci pembangunan di Indonesia,” tuturnya.
Publik Berharap Presiden Prabowo Ingatkan DPR
Pada halaman dua, Harian Kompas kembali mengangkat Revisi Tata Tertib (Tatib) yang dinilai memperluas wewenang DPR untuk mengevaluasi pejabat sampai hakim.
“Revisi Tatib (Tata tertib) itu mengatur bahwa DPR bisa memanggil pejabat lembaga lain, yang sebelumnya melalui seleksi di DPR, lalu ia dinilai kinerjanya buruk bisa dipanggil bahkan bisa diberhentikan. Hal itu dikritik karena artinya DPR sudah melampaui tugasnya dan tatib itu tidak bagian dari hirarki aturan hukum perundang-undangan. Dia kan hanya mengatur internal, tanpa bisa mengatur eksternal. Kemudian juga, itu kan bisa mematikan demokrasi karena kan ada pembagian kekuasaan, ada jatahnya eksekutif, yudikatif dan jatahnya legislatif,” ucap Tomy.
Tomy menambahkan, isu yang diangkat ini sebagai pengingat dan pendorong untuk Presiden Prabowo Subianto agar partai-partai koalisinya tidak menyalahi aturan atau kebablasan.
“Kita meminta supaya Presiden mengingatkan partainya di parlemen, juga untuk mendorong supaya tatib seperti itu tidak ada, karena itu menyalahi demokrasi maupun menyalahi aturan hukum saya kira,” tambah Tomy.
Polisi Pemeras Penonton DWP Mestinya Juga Diproses Pidana
Kembali ke halaman awal, sejumlah lembaga seperti DPR maupun Kompolnas menyarankan agar 36 polisi yang memeras penonton Djakarta Warehouse Project, tidak hanya berhenti di etik, tetapi dilanjutkan ke ranah pidana.
“DPR, maupun juga dari pihak Kompolnas, menyarankan agar mereka juga menjalani proses pidana. Karena, pemerasan ini kan tidak hanya di etik, tetapi juga ada unsur pidana. Korbannya ini kan warga asing. Sementara, kita sedang ingin turis banyak datang ke Indonesia, ini kok malah memeras. Memalukan sekali untuk Indonesia,” ucap Tomy.
Tomy juga mengatakan, hal ini penting karena khawatir, jaringan pemeras tersebut akan membentuk kelompok mafia yang merusak citra Indonesia.
“Ini perlu diproses pidana karena untuk memberi efek jera dan mengingatkan kepada polisi-polisi yang lain bahwa tindakan semacam itu akan dihukum dengan keras. Karena kalau penegak hukum seperti itu lalu bagaimana hukum di Indonesia selanjutnya. Lalu diingatkan juga perlu ada tindakan keras karena kalau tidak, jadi mirip jaringan mafia. Kalau ada suatu acara, dimintakan uang, dan tidak tersentuh. Lama-lama kita jadi negara yang rusak,” jelas Tomy.
Ole Romeny Panaskan Persaingan Lini Depan
Ole telah menjalani sumpah sebagai Warga Negara RI di London, Inggris pada Sabtu (8/2). Ole menjadi salah satu andalan yang akan membawa Timnas di putaran Piala Dunia.
“Dia mungkin akan menjadi salah satu andalan pelatih baru kita. Ole Romeny penyerang Oxford United, Semoga bergabungnya dia dan pelatih baru bisa mengantar timnas bergabung dengan putaran final piala dunia nanti,” ucap Tomy.
Redaksi Kompas Bicara dapat anda simak secara live setiap Senin dan Jumat di acara Sonora Pagi pukul 7.20 WIB. Anda dapat mendengarkan secara streaming di Sonora.co.id, dan analog melalui FM 92.00.
Pelantikan 505 Kepala Daerah Diikuti Retret
Pada headline, sebanyak 505 Kepala Daerah Terpilih akan dilantik serentak pada 20 Februari 2025 mendatang. Setelah pelantikan, para Kepala Daerah akan mengikuti retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang.
“Mereka (Kepala Daerah Terpilih) akan dilantik pada tanggal 20 Februari. Lalu setelah itu kurang lebih tujuh hari, mengikuti retret, mirip yang menteri-menteri beberapa waktu lalu,” ucap Tomy.
Pelaksanaan retret ini, menurut Tomy, akan mendukung kinerja para Kepala Daerah kedepannya.
“Untuk menyamakan persepsi, menyamakan chemistry, saling mengenal. Semoga ini bisa mendukung kinerja para Kepala Daerah, karena Kepala Daerah adalah kunci pembangunan di Indonesia,” tuturnya.
Publik Berharap Presiden Prabowo Ingatkan DPR
Pada halaman dua, Harian Kompas kembali mengangkat Revisi Tata Tertib (Tatib) yang dinilai memperluas wewenang DPR untuk mengevaluasi pejabat sampai hakim.
“Revisi Tatib (Tata tertib) itu mengatur bahwa DPR bisa memanggil pejabat lembaga lain, yang sebelumnya melalui seleksi di DPR, lalu ia dinilai kinerjanya buruk bisa dipanggil bahkan bisa diberhentikan. Hal itu dikritik karena artinya DPR sudah melampaui tugasnya dan tatib itu tidak bagian dari hirarki aturan hukum perundang-undangan. Dia kan hanya mengatur internal, tanpa bisa mengatur eksternal. Kemudian juga, itu kan bisa mematikan demokrasi karena kan ada pembagian kekuasaan, ada jatahnya eksekutif, yudikatif dan jatahnya legislatif,” ucap Tomy.
Tomy menambahkan, isu yang diangkat ini sebagai pengingat dan pendorong untuk Presiden Prabowo Subianto agar partai-partai koalisinya tidak menyalahi aturan atau kebablasan.
“Kita meminta supaya Presiden mengingatkan partainya di parlemen, juga untuk mendorong supaya tatib seperti itu tidak ada, karena itu menyalahi demokrasi maupun menyalahi aturan hukum saya kira,” tambah Tomy.
Polisi Pemeras Penonton DWP Mestinya Juga Diproses Pidana
Kembali ke halaman awal, sejumlah lembaga seperti DPR maupun Kompolnas menyarankan agar 36 polisi yang memeras penonton Djakarta Warehouse Project, tidak hanya berhenti di etik, tetapi dilanjutkan ke ranah pidana.
“DPR, maupun juga dari pihak Kompolnas, menyarankan agar mereka juga menjalani proses pidana. Karena, pemerasan ini kan tidak hanya di etik, tetapi juga ada unsur pidana. Korbannya ini kan warga asing. Sementara, kita sedang ingin turis banyak datang ke Indonesia, ini kok malah memeras. Memalukan sekali untuk Indonesia,” ucap Tomy.
Tomy juga mengatakan, hal ini penting karena khawatir, jaringan pemeras tersebut akan membentuk kelompok mafia yang merusak citra Indonesia.
“Ini perlu diproses pidana karena untuk memberi efek jera dan mengingatkan kepada polisi-polisi yang lain bahwa tindakan semacam itu akan dihukum dengan keras. Karena kalau penegak hukum seperti itu lalu bagaimana hukum di Indonesia selanjutnya. Lalu diingatkan juga perlu ada tindakan keras karena kalau tidak, jadi mirip jaringan mafia. Kalau ada suatu acara, dimintakan uang, dan tidak tersentuh. Lama-lama kita jadi negara yang rusak,” jelas Tomy.
Ole Romeny Panaskan Persaingan Lini Depan
Ole telah menjalani sumpah sebagai Warga Negara RI di London, Inggris pada Sabtu (8/2). Ole menjadi salah satu andalan yang akan membawa Timnas di putaran Piala Dunia.
“Dia mungkin akan menjadi salah satu andalan pelatih baru kita. Ole Romeny penyerang Oxford United, Semoga bergabungnya dia dan pelatih baru bisa mengantar timnas bergabung dengan putaran final piala dunia nanti,” ucap Tomy.
Redaksi Kompas Bicara dapat anda simak secara live setiap Senin dan Jumat di acara Sonora Pagi pukul 7.20 WIB. Anda dapat mendengarkan secara streaming di Sonora.co.id, dan analog melalui FM 92.00.
News
View More.jpeg)
.jpeg)
.jpg)
Our Services
Sonora Education And Talent Management
Empowering Talent Development & Soft Skills Training.
Research Solution
Your Research Solution for Comprehensive Coverage, Reliable Sources, and Diverse Perspectives
We'll reach out to you to talk about what we can do to keep leading, together.
Let’s Collaborate!Our Satisfied Partners
