Menko Polhukam: Perppu Ormas Merupakan Diskresi Presiden Dalam Kehidupan Tata Negara

Senin,17 Juli 2017

foto: Biro Pers Setpres

 

Sonora.Co.Id – Meluruskan berbagai pendapat pro dan kontra terkait diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu no.2 th 2017 pada 12 Juli lalu, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan Perppu tersebut merupakan diskresi Presiden yang biasa dalam kehidupan tata negara dan tata pemerintahan. Menurut Wiranto proses penerbitan Perppu yg dilakukan pemerintah sudah benar dan sangat demokratis, sebaliknya, jika tidak dilakukan melalui Perppu, justru pengaturan yg dilakukan oleh pemerintah tidak demokratis.

Selengkapnya di podcast berikut.

Penulis : Olive / IB