#SonoraFlash: Penyanderaan 1.300 Warga Papua Hingga Buni Yani Divonis 1,5 Tahun Penjara

Rabu,15 November 2017

TRIBUN JABAR/GANI KURNIAWAN 

 

 

SONORA.CO.ID - Penyanderaan 1.300 warga Papua oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Tembagapura, Mimika, hingga Buni Yani divonis satu tahun enam bulan penjara. Berikut kilasan berita Sonora hari Selasa (14/11).

 

1. Pemerintah akan Memastikan 1.300 Sandera Dibebaskan

Wakil Presiden, Jusuf Kalla memastikan, Pemerintah akan melakukan upaya apa pun untuk membebaskan 1.300 warga Papua yang disandera oleh Kelompok Kriminal Bersenjata di Tembagapura, Mimika. Penyanderaan tersebut merupakan tindakan melanggar hukum, dan upaya melawan Pemerintah Indonesia. Menurut Jusuf Kalla, pemerintah akan memprioritaskan pembebasan warga secara persuasif untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Lebih lanjut Wakil Presiden mengungkapkan bahwa Pemerintah telah mengetahui identitas kelompok bersenjata yang melakukan penyanderaan di Papua. Wapres memastikan, identitas tersebut berbeda dengan informasi yang beredar di masyarakat saat ini.

 

2. Langkah Persuasif dan Dialog Dipilih untuk Bebaskan Sandera

Mabes Polri memilih langkah persuasif dan dialog, untuk membebaskan 1.300 warga Papua yang disandera oleh kelompok kriminal bersenjata. Polri tidak ingin menggunakan langkah represif, untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Menurut Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Susetyo Wasisto, pihaknya berharap, kelompok bersenjata juga memiliki rasa kemanusiaan kepada warga Papua yang mereka sandera. Pemerintah telah mengirimkan 2 kontainer bahan makanan untuk warga Papua yang disandera, namun baru sebagian di antaranya yang telah dibagikan. Polri juga memberikan perangkat komunikasi kepada kelompok penyandera, namun mereka belum bersedia menggunakannya untuk berkomunikasi dengan Polri.

 

3. Buni Yani Dijatuhkan Vonis 1,5 Tahun Penjara

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung hari ini menjatuhkan vonis satu tahun enam bulan penjara, untuk terdakwa kasus pelanggaran Undang Undang ITE, Buni Yani. Terdakwa dinilai terbukti melakukan ujaran kebencian, dan mengedit isi video pidato Ahok. Ketua Majelis Hakim, M Saptono menyatakan, hal yang memberatkan terdakwa yaitu perbuatannya telah menimbulkan keresahan masyarakat, dan terdakwa tidak mengakui kesalahannya. Setelah mendengarkan vonis hakim, Buni Yani dan kuasa hukumnya langsung menyatakan banding. Sementara itu majelis hakim menyatakan, Buni Yani tidak perlu langsung ditahan setelah mendengarkan vonis tersebut.