DPR Tolak Usulan Polri yang Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

Jumat,12 Januari 2018

KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA

 

 

 

1. KPK Fasilitasi Masyarakat untuk Pantau Laporan Harta Kekayaan Calon Kepala Daerah

Komisi Pemberantasan Korupsi kini memfasilitasi masyarakat untuk dapat memantau laporan harta kekayaan para calon kepala daerah secara daring melalui laman Pantau Pilkada Indonesia yang ada di situs KPK.go.id. Ketua KPK Agus Rahardjo menyampaikan keterlibatan masyarakat sangat diperlukan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun 2018. Sejauh ini, ratusan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah memasukkan daftar harta kekayaan mereka ke KPK.

 

2. DPR Tolak Usulan Polri yang Menunda Proses Hukum Calon Kepala Daerah

DPR menolak usulan Kapolri untuk menunda segala bentuk proses hukum yang melibatkan calon peserta pilkada serentak 2018. Menanggapi hal itu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian akan berkoordinasi dengan Kejaksaan dan Bawaslu mengenai mekanisme penindakan hukum calon peserta pilkada. Tito mengatakan, kepolisian tak masalah kasus hukum yang melibatkan calon peserta pilkada tetap dilanjutkan.

 

3. TNI akan Menambah Alutsista di Tahun 2018-2019

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, sejalan dengan program Rencana Strategis kedua tahun 2018-2019, TNI akan menambah alat utama sistem persenjataan (alutsista). Pengadaan alutsista akan dilakukan secara bertahap untuk tiga matra, yaitu TNI AD, AL dan AU. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit.