#RumahPilkada Komnas HAM Bentuk Tim untuk Cegah Ujaran Kebencian Bernuansa SARA

Selasa,13 Februari 2018

Ilustrasi pemungutan suara: Warga memberikan suara saat simulasi pemungutan suara di TPS Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (3/3/2013). (TRIBUNNEWS/HERUDIN )

 

 

1. KPU Tanjung Pinang Batasi Simpatisan Paslon  saat Pengambilan Nomor Urut

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tanjungpinang membatasi jumlah simpatisan pasangan calon saat pengambilan nomor urut di Hotel CK Tanjung Pinang hari ini. Ketua KPU Tanjung Pinang, Robby Patria mengatakan, untuk pengambilan nomor urut hari ini, pihaknya membatasi jumlah simpatisan dan pendukung dari setiap pasangan, yakni hanya 25 orang yang boleh masuk ke ruangan pencabutan nomor urut. Hal ini untuk meminimalisasi kemungkinan adanya gesekan-gesekan antar-pendukung pasangan calon.

 

2. Komnas HAM Bentuk Tim untuk Cegah Ujaran Kebencian Bernuansa SARA

Komnas HAM membentuk tim khusus untuk mencegah ujaran kebencian bernuansa SARA kembali dijadikan bahan kampanye di Pilkada serentak 2018. Wakil Ketua Komisioner Komnas HAM, Khairiansyah, konstelasi politik Indonesia saat ini telah terbukti kurang sehat, karena ujaran kebencian begitu marak digunakan, termasuk pada Pilkada 2017 lalu.  Komnas HAM perlu membentuk tim khusus karena Pilkada serentak tahun ini melibatkan sekitar 160 juta penduduk sebagai pemilih.

 

3. KPU Papua Tunda Penetapan Pasangan Calon Gubernur-Wakil Gubernur

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua menunda penetapan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua pada Pilkada Serentak 2018.  Penundaan tersebut sebagai akibat dari belum adanya rekomendasi dari Majelis Rakyat Papua (MRP) menyangkut keaslian calon sebagai orang asli Papua yang merupakan salah satu syarat calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua sebagaimana dalam pasal 27 PKPU No 10/2017 dan UU Otsus Papua. Kesepakatan pada rapat pleno KPU Papua tersebut disepakati oleh Bawaslu Papua.