KPAI Ajak Organisasi Lintas Agama dan Masyarakat Berkomitmen Melindungi Anak dari Dampak Internet

Rabu,14 Februari 2018

Ilustrasi Internet(KOMPAS/LUCKY PRANSISKA)

 

 

1. Revisi UU No. 17 Tahun 2014 Dilakukan Secara Matang.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan pengesahan revisi Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) dilakukan secara matang. Tak terkecuali perihal perumusan pasal soal pengetatan prosedur pemeriksaan anggota DPR oleh aparat penegak hukum dan soal pemidanaan para pengkritik DPR. Firman Subagyo, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR mengatakan, UU juga sudah disusun dengan mempertimbangkan masukan sejumlah pihak. Meski tidak bisa memuaskan semua pihak.

 

2. Bawaslu Menjalin Kerja Sama untuk Awasi Aliran Dana Kampanye.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menjalin kerja sama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam rangka mengawasi aliran serta penggunaan dana kampanye saat pilkada dan pemilu. Bentuk kerjasama tersebut dituangkan dalam memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu Abhan dan Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badaruddin di kantor PPATK, Jakarta, kemarin. Abhan menganggap kerjasama dengan PPATK dapat mempermudah Bawaslu dalam menciptakan pilkada dan pemilu yang bersih.

 

3. KPAI Ajak Organisasi Lintas Agama dan Masyarakat Berkomitmen Melindungi Anak dari Dampak Internet.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengajak organisasi lintas agama dan masyarakat untuk berkomitmen melindungi anak dari dampak negatif internet. Komitmen diperlukan mengingat internet yang dampaknya seperti dua sisi mata uang, ada yang positif dan ada pula yang negatif. KPAI mengatakan peranan orang tua dan sekolah sangat penting untuk mewujudkan anak terlindungi dari berbagai hal negatif internet.