Tuai Pro-Kontra, RUU MD3 Dianggap Sudah Penuh Kedemokrasian

Rabu,14 Februari 2018

Pembacaan laporan Panitia Angket pada Rapat Paripurna ke-18 masa persidangan III tahun sidang 2017-2018 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/2/2018).(KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

 

Wawancara Junimart Girsang, Anggota Komisi 3 Fraksi PDIP

Sonora.Co.Id – Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD atau UU MD3 pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (12/2/2018) kemarin. Sebelum disahkan, dua fraksi yakni Fraksi PPP dan Fraksi Partai Nasdem sempat memprotes lewat interupsi. Nasdem bahkan walk out dari rapat tersebut. Ketua Fraksi Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan pihaknya meminta pimpinan DPR menunda pengesahan revisi UU MD3.

Hal senada disampaikan Sekjen PPP Arsul Sani. Ia menilai revisi Undang-Undang MD3 kali ini berpotensi digugat di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran melanggar norma yang telah diputuskan. Namun, rapat paripurna tidak menggubris dua interupsi tersebut dan melajutkkan dengan laporan Badan Legislasi (Baleg) DPR. Wakil Ketua DPR, Fadli Zon pun mengetuk palu rapat tanda revisi Undang-Undang MD3 yang utamanya menambah pimpinan, satu pimpinan DPR serta tiga pimpinan MPR disetujui.

(  / IB*)