#RumahPilkada Satu Juta Pemilih Pilkada Serentak 2018 Tidak Memiliki e-KTP

Selasa,13 Maret 2018

Ilustrasi Pemilu dok. SERAMBI/M ANSHAR

 

 

1. Satu Juta Pemilih Pilkada Serentak 2018 Tidak Memiliki e-KTP

Sekitar satu juta orang yang memiliki hak pilih dalam Pilkada Serentak 2018 tidak memiliki KTP elektronik. Selain itu, ditemukan pula 547.000 pemilih yang diduga belum dilakukan pencocokan dan penelitian. Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Muhammad Afifudin mengatakan, para pemilih tersebut terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada saat hari pemungutan suara 27 Juni mendatang. Namun, mereka diminta tidak khawatir karena dapat menggunakan surat keterangan pengganti e-KTP.

 

2. DPR dan KPK Berencana Kaji Ulang Pilkada Langsung

DPR dan KPK berencana mengkaji ulang sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung. Kajian ini dilakukan setelah maraknya calon kepala daerah yang kedapatan KPK terlibat praktik suap. Beberapa petahana terjaring dalam OTT KPK. Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa sebagian publik menilai pilkada langsung lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, karena semakin memperbesar korupsi di daerah-daerah. Dugaan suap atau korupsi terjadi akibat mahalnya biaya politik

 

3. Pemerintah Gelar Rapat Koordinasi Khusus Pilkada 2018

Pemerintah bersama instansi terkait menggelar rapat koordinasi khusus Pilkada 2018. Beberapa hal dibahas, antara lain terkait dengan rencana KPK menetapkan tersangka para calon kepala daerah yang terlibat korupsi. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, pemerintah mengambil sikap atas pernyataan KPK yang menyatakan ada beberapa calon peserta pilkada yang hampir menjadi tersangka. Pemerintah menilai penetapan pasangan calon kepala daerah sebagai tersangka justru akan berpengaruh kepada pelaksanaan pilkada.