Pakar Hukum: Permintaan Pemerintah Membahayakan

Rabu,14 Maret 2018

Menko Polhukam Wiranto bersama Ketua KPU Arief Budiman dan Ketua Bawaslu Abhan di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3/2018)(Kompas.com/YOGA SUKMANA)

Sonora.Co.Id – Menko Polhukam Wiranto menyampaikan pernyataan yang meminta KPK agar menunda penetapan tersangka para calon kepala daerah yang terindikasi korupsi hingga proses pilkada berakhir. Menurut Pakar Hukum Bivitri Susanti, pernyataan tersebut tidak masuk akal dan membahayakan untuk demokrasi Indonesia.

( / IB*)